Prosedur Pemanggilan Notaris pada Proses Penyidikan

Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris
Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris
Greget rasanya sebagai penyidik yang sedang melaksanakan tugas berdeadline namun masih dibenturkan dengan protokoler yang memakan waktu, salah satunya terkait pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, padahal dengan tegas dan jelas KUHAP bahkan UUD 1945 mengatur:

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PPNS LINE
Penyelesaian Konflik Lahan Dalam Kawasan Hutan

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan pertimbangan untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

Pada saat ini dalam kawasan Hutan dengan fungsi Konservasi, fungsi Lindung dan fungsi Produksi masih terdapat penguasaan oleh perorangan; instansi; badan sosial/keagamaan; maupun masyarakat hukum adat untuk pemanfaatan berupa permukiman; fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; lahan garapan; dan/atau hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. yang menimbulkan sengketa sehingga harus diselesaikan.

Adapun Pola Penyelesaian menurut Perpres No. 88 Tahun 2017 adalah sbb:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:
  1. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
  2. tukar menukar kawasan hutan; 
  3. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau 
  4. melakukan resettlement.
Resettlement adalah pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan memperhitungkan:
  1. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan 
  2. fungsi pokok kawasan hutan.

Hutan Konservasi
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement.  tanpa memperhitungkan luas kawasan hutan dan luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
Penyelesaian Konflik Lahan Kawasan Hutan
Penyelesaian Konflik Lahan Kawasan Hutan 

Hutan Lindung
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: 
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: 
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  4. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
perpres 88 2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Hutan Produksi
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau resettlement; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 
Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
  1. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  2. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dan 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 
  3. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
Untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Presiden RI Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di sini atau silahkan cari dari sumber resminya.

MEMBUNUH SATWA LANGKA HARAM

Belakangan ini kita diviralkan dengan berita pembantaian ratusan satwa langka Burung Kuntul di Cagar Alam Beringin Sakti Sumatera Barat. Burung Kuntul tidak hanya  merupakan Satwa Langka, namanya jelas tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai salah satu yang dilindungi undang undang.

burung kuntul burung dilindungi

PERUBAHAN PERATURAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK DENGAN NOTA ANGKUTAN TAHUN 2017

Artikel ini merupakan update dari artikel saya sebelumnya berjudul KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK DENGAN NOTA ANGKUTAN sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130 dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Agustus 2017. Dalam Peraturan dimaksud terdapat beberapa perubahan terhadap ketentuan pengangkutan hutan kayu yang berasal dari hutan hak

PERATURAN PENGANGKUTAN KAYU
DOKUMEN NOTA ANGKUTAN KAYU

PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LEPAS LIAR BARANG BUKTI
PENANGANAN BARANG BUKTI

Kita penegak hukum boleh berbangga atas keberhasilan pengungkapan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang barang buktinya dalam jumlah besar, tapi kebanggaan itu akan lebih baik lagi jika diiringi dengan kemampuan pengelolaan barang bukti yang profesional.

Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan

Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan
Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup 

"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". (Pasal 65 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009)
Entah kenapa pemerintah menggunakan kata “PENGADUAN” bukan “LAPORAN” untuk penyampaian informasi dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, dalam ketentuan UUPPLH dan UU Kehutanan bahwa selain sanksi administrasi pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dincam dengan sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana ada perbedaan antara DELIK ADUAN (Klacht delict) dengan DELIK BIASA, jangan sampai salah paham bahwa walaupun ada meknisme pengaduan pada dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, tetapi jika pelanggaran tersebut merupakan delik/tindak pidana, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran/kejahatan tersebut merupakan delik aduan (Klacht delict)

SERAGAM DAN PERLENGKAPAN POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DAN SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT (SPORC) TERBARU 2017

Perbedaan Polhut dengan SPORC

Polisi Kehutanan (Polhut) adalah:
Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah:
Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN YG SUDAH ADA IZIN USAHA TETAPI BELUM ADA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

izin lingkungan
izin lingkungan

28 Desember 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Manakala korporasi melakukuan tindak pidana bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya ?

PASAL SANKSI PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran/pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
HIMPUNAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017